Menyayangi dan Menyayangkan Desa

Oleh : admin
08 Januari 2018
98
  
data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

JOKOWI berambisi membangun infrastruktur, bagaimanapun caranya. Begitulah pesan kunci yang sering kita dengar dari setiap pidato beliau.

Memang untuk menjadi negara berdaya saing, tentu seluruh wilayah Indonesia harus tersambung secara infrastruktural. Nah, di sini lah urgensi konektivitas. Lebih dari itu, untuk bisa mencapainya, Indonesia harus dibangun dari pinggiran.

Desadesa harus serius membelanjakan dana yang sudah dialokasikan pusat untuk menunjang pembangunan infrastruktur.

Jalan desa harus bagus, agar komoditas-komoditas dari desa mudah diangkut dan dimobilisasi ke pasar. Tak ketinggalan, desa harus ikut berkiprah dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, dana desa sebagian harus dialokasikan untuk sektor produktif, seperti membangun dan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa.

Jika desa maju dan masyarakat desa bisa menikmati kemajuan tersebut, maka ketimpangan dan kemiskinan bisa lebih mudah untuk ditekan. Itu lah salah satu makna teknis dari visi membangun dari pinggiran. 

Namun memang tidak mudah membalik logika yang sebelumnya telah bertahan lama. Pemusatan pembangunan di kota-kota besar tetap tak terhindarkan.

Desa masih saja pelaku minor yang justru tak naik-naik kelas. Data yang ada tentang desa cenderung masih sangat menyedihkan.

Berdasarkan data dari BPS, Indeks Kedalaman Kemiskian naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016, misalnya. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang ternyata juga naik dari 0,51 menjadi 0,52 pada periode yang sama.

Menariknya, masih berdasarkan data BPS, untuk wilayah perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik cukup tajam dari 2,40 menjadi 2,74. Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat naik dari 0,67 menjadi 0,79. Data tesebut mencerminkan kondisi kemiskinan di perdesaan justru kian memburuk.

Selanjutnya, BPS juga menengarai terdapat tiga faktor yang memengaruhi hal di atas, (1) garis kemiskinan desa yang cukup tinggi seiring dengan inflasi yang sulit dikendalikan, (2) orang yang tinggal di perdesaan lebih banyak mengonsumsi produk yang berasal dari kota, misalnya mi instan, susu, dan benda-benda elektronik serta produk lainnya, dan (3) pembelian barang dilakukan secara eceran sehingga membuat harga menjadi lebih mahal dibandingkan dengan pembelian dalam jumlah besar.

Memburuknya Indeks kemiskinan perdesaan sebagaimana ditunjukan oleh data di atas sejatinya menjadi semakin menarik diamati jika dikaitkan dengan mulai digelontorkannya dana khusus untuk desa.

Bukankah seharusnya penggunaan dana desa bisa mengakselerasi pembangunan pedesaan yang pada gilirannya akan menekan angka kemiskinan di desa-desa? Seharusnya demikian, tapi kenyataanya masih belum semanis harapan.

Sudah sejak tiga tahun terakhir desa mendapat guyuran dana desa, namun jika dikomparasikan dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan desa, maka boleh dikatakan bahwa rakyat desa justru belum merasakan dampak signifikan dari kehadiran dana tersebut.

Lucunya, nomenklatur dana desa dalam APBN, baik melalui transfer daerah maupun anggaran APBDes tersendiri, tiap tahun justru terus meningkat. Pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 20,8 triliun, 2016 sebesar Rp 40 triliun dan pada 2017 sebesar Rp 60 triliun.

Dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, rerata mendapat gelontoran dana minimal Rp 750 juta. Namun data secara makro justru berkata lain. Liat saja data BPS 2016 di mana angka kemiskinan di desa meningkat 11,6 persen.

Celakanya, ternyata lebih dari 20 juta penduduk miskin 70 persen-nya tinggal di perdesaan yang kemudian bisa dengan sederhana kita anggap sebagai gambaran Indonesia secara makro.

Data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan perdesaan di atas terkonfirmasi oleh data ekonomi petani, mengingat pertanian dan petani mayoritas berada di daerah perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Maret 2017 sebesar 99,95 atau turun 0,38 persen dibandingkan Februari 2017 yang sebesar 100,33.

Penurunan NTP tersebut mengonfirmasi semakin rendahnya kemampuan atau daya beli petani sejak awal tahun ini. Pada Januari 2017, nilai tukar petani masih mencapai 100,91.

Menurut BPS, penurunan NTP nasional dipengaruhi sejumlah NTP di sejumlah subsektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, hingga perikanan.

Sialnya lagi, dari data yang dikeluarkan BPS juga terpantau bahwa indeks harga yang diterima petani juga turun 0,39 persen. Sementara indeks harga yang harus dibayar petani hanya turun tipis 0,01 persen.

Data tersebut mengafirmasi data lainya, yakni data harga gabah kering panen di tingkat petani yang juga melandai, dari sebesar Rp 4.373 per kg, turun 5,74 persen dibandingkan Februari 2017. Sementara gabah di tingkat penggilingan Rp 4.460 per kg, turun 5,71 persen.

Sementara itu, rata-rata harga beras premium di penggilingan tercatat sebesar Rp 9.389 per kg alias turun sebesar 0,21 persen dibandingkan Februari 2017.

Tak hanya itu, harga beras medium di penggilingan juga tercatat hanya Rp 8.705 per kg, atau turun 3,78 persen dibandingkan Februari 2017. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan tercatat sebesar Rp 8.339 per kg.

Angka tersebut juga terpantau turun 2,85 persen dibandingkan Februari 2017. Sementara berbagai data ekonomi pertanian yang kurang mengembirakan terus menhantui, gini ratio pun bergerak positif, tapi tidak terlalu memuaskan.

Perkembangan gini ratio bergerak standar alias tingkat ketimpangan bergerak membaik tapi kurang bersinergi dengan data ekonomi perdesaan yang memburuk.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang menemukan fakta terjadinya ketimpangan pengeluaran atau gini ratio penduduk di Indonesia sebesar 0,394 poin per akhir September 2016. Angka tersebut terbilang turun tipis 0,003 poin dari gini ratio pada Maret 2016 yang berada di poin 0,397.

Menurut BPS, penurunan tipis jumlah gini ratio karena adanya perbaikan dalam pengeluaran di berbagai daerah, yang kemudian diaku sebagai bagian dari perbaikan pada pemerataan pembangunan.

Rinciannya, gini ratio perkotaan, September 2016 tercatat 0,409, turun dibanding gini ratio Maret 2016 sebesar 0,410. Sedangkan di daerah perdesaan terpantau turun dari 0, 327 pada Maret 2016, menjadu 0,316 pada September 2016, yang menurut BPS pemerataan di desa lebih baik dibandingkan kota.

Pernyataan yang demikian harus dimaknai dalam kacamata singular gini ratio, karena akan berbanding terbalik maknanya jika kita hadapkan dengan pergerakan data ekonomi pertanian dan perdesaan di atas.

Jadi saya kira, jika kita resapi perkembangan dan dinamika data di atas, jelas terlihat bahwa berbagai kampanye dan moto-moto politik yang ingin memajukan perdesaan, baru berupa cerita surga saja.

Nyatanya pemerintah nyaris kehabisan waktu untuk memikirkan urusan politik dan pemasukan negara yang terus di bawah bayang-bayang shortfall. Di sisi lain, jalan pintas dengan menggelontorkan dana khusus untuk desa masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

 

Editor : Amir Sodikin

Jannus TH Siahaan

http://regional.kompas.com


komentar
tulis komentar anda

Create Account



Log In Your Account