Sat, 2 August 2014
    
 
 
  Untitled Document
CARI BERITA

Masukkan kata :

ARSIP BERITA

  • Agustus, 2014
  • Juli, 2014
  • Juni, 2014
  • Mei, 2014
  • April, 2014
  • Maret, 2014
  • Februari, 2014
  • Januari, 2014
  • Desember, 2013
  • November, 2013
  • Oktober, 2013
  • September, 2013

  • TOPIK BERITA

  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Iptek
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Hiburan

  • BERITA DAERAH

  • Sragen
  • Karangmalang
  • Masaran
  • Kedawung
  • Sidoharjo
  • Gondang
  • Sambungmacan
  • Sambirejo
  • Ngrampal
  • Sumberlawang
  • Gemolong
  • Miri
  • Kalijambe
  • Plupuh
  • Tanon
  • Mondokan
  • Tangen
  • Gesi
  • Sukodono
  • Jenar


  • Disponsori oleh :




     

    Halaman Berita


    Nasional


    [ 05/04/2012, 10:20 WIB ]
    BPT SRAGEN BERUBAH MENJADI BPTPM


     

           SRAGEN - Dalam beberapa bulan terakhir ini sebagian masyarakat, diantaranya para PNS bertanya-tanya, apakah Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen yang dikenal dengan One Stop Services-nya sudah berubah? Jawabannya ya. Apa yang berubah ?

           Pertama, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPT, sekarang namanya berubah menjadi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal). Ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dalam Pasal 2 menunjukkan adanya perubahan BPT menjadi BPTPM.

           Kedua, sejak awal Januari 2012 pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk wilayah Kecamatan Sragen yang sudah sembilan tahun dilayani di BPT diserahkan lagi ke Kantor Kecamatan Sragen. Begitu juga pelayanan Akta Catatan Sipil yang ada di BPT, mulai 1 Desember 2011 ditarik ke Instansi induknya yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

           “Perubahan ini sebenarnya telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun hingga saat ini masih ada saja warga yang mendatangi BPT untuk mengurus KTP, KK dan Akta Catatan Sipil”, ungkap Kepala BPTPM Sragen, Tugiyono.

           Hal lain yang perlu diketahui, selama ini BPT melayani 59 jenis perizinan dan 10 layanan non-perizinan, sekarang melayani 72 jenis perizinan dan 2 (dua) layanan non-perizinan.

           Sementara itu, BPT Sragen yang dalam beberapa tahun ini telah ribuan kali menjadi  jujugan (tempat tujuan) kunjungan kerja atau studi banding tentang pelayanan publik dari Pemkab se Indonesia, bahkan juga dari luar negeri, kini mulai berbenah untuk menyesuaikan diri dengan paradigma baru.

    Perjalalanan Panjang Menjadi BPTPM

           Melihat kilas balik lahirnya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), ternyata telah melalui beberapa kali perubahan kelembagaan. Menurut Tugiyono, latar belakang terbentuknya One Stop Services/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan implementasi reformasi birokrasi berbasis e-Government yang menjamin pelayanan mudah, cepat, transparan, akuntabel, serta ada jaminan kepastian waktu.

           ”Awalnya, banyak pihak sering mengeluh karena untuk mengurus izin usaha harus melalui proses panjang, berbelit-belit, memakan waktu berbulan-bulan, pelayanan tidak memuaskan, dan informasi yang tidak transparan. Belum lagi harus mengeluarkan biaya tidak resmi alias pungutan liar (pungli). Ini semua menghambat laju investasi di daerah”, cerita Tugiyono.

           Berbagai keluhan itu dijawab Pemkab Sragen dengan membentuk unit pelayanan terpadu. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang ke berbagai tempat untuk mengurus perizinan mereka. Cukup datang ke satu tempat dan semuanya selesai dalam satu tempat pula.

           Dijelaskan Tugiyono, tanggal 24 Mei 2002 secara resmi dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.

           Setahun kemudian, keluar Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen tanggal 23 Oktober 2003 yang memayungi terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sragen.

           Berjalan tiga tahun, status KPT ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perda Kab. Sragen No.15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.

           Dua tahun berikutnya, ditetapkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Sragen, didalamnya memuat tentang pembentukan Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen. Nomenklatur (nama lembaga) tetap disingkat BPT, tetapi ada perubahan dari Pelayanan menjadi Perijinan.

           Guna efisiensi dan efektifitas, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 disesuaikan lagi. Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, nomenklatur BPT berubah menjadi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen.

           Bidang Penanaman Modal yang kini melekat pada nomenklatur Badan, sebenarnya sudah eksis bersamaan dengan perubahan dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) menjadi BPT. Di BPT yang dibentuk berdasarkan Perda Kab, Sragen Nomor 15 Tahun 2008, terdapat empat Bidang, satu diantaranya Bidang Penanaman Modal (PM). Melihat peran PM yang semakin vital, maka Pemkab merasa perlu menempatkan Bidang PM pada nomenklatur BPTPM.

           Tugiyono melihat, saat ini ada beberapa orang masih agak asing mendengar nama BPTPM, dan itu wajar. Banyak pihak lebih mudah menyebut nama BPT yang sudah populer. Tetapi toh orang harus diperkenalkan dengan nama baru ini, karena zaman sudah berubah. (parto/bptpm)


     

     
     
     

    Powered by Team PDE Sragen © 2003, untuk sragenkab.go.id
    Situs ini akan lebih maksimal berjalan pada resolusi 1024 x 768 dan dengan Browser IE 5+