Pemerintahan

Visi Misi

Visi Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2021 adalah :

  • BANGKIT BERSAMA MEWUJUDKAN BUMI SUKOWATI YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

Misi Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2021 adalah :

  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
  2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek- aspek pembangunan.
  3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
  4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
  5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam berbagai aspek.
Kebijakan

Kabupaten Sragen, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan pembangunan yang tidak mudah.

Pertama, Indeks Pembangunanan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat menempatkan Kabupaten Sragen pada peringkat 28 dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang hanya berjumlah 35. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen masih jauh dari harapan dilihat dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil perkapita.

Kedua, walaupun secara statistik angka kemiskinan turun, namun karena perbedaan indikator dan kriteria kemiskinan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten dengan Badan Pusat Statistik selaku institusi resmi yang melakukan survei serta belum terpadunya program penanggulangan kemiskinan, jumlah warga miskin mencapai 20,3%. Jumlah penduduk miskin ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi, utamanya dengan mengupayakan pemenuhan hak dasar manusia seperti hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, air bersih dan sanitasi, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi.

Ketiga, makin banyaknya jumlah pengangguran disamping pengaruh pada meningkatnya jumlah angkatan kerja, di pihak lain adalah terbatasnya kemampuan sektor riil dalam menyerap tenaga kerja, serta masih rendahnya daya saing tenaga kerja yang salah satunya disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan. Oleh sebab itu perluasan lapangan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelatihan dan keterampilan dan penciptaan iklim kondusif dalam rangka meningkatkan minat investasi yang mempunyai dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran akan terus ditingkatkan termasuk di dalamnya adalah kesiapan menghadapi persaingan perdagangan bebas.

Keempat, walaupun anggaran pendidikan sudah menempati anggaran terbesar ke dua di struktur APBD ditambah diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun keluhan masyarakat akan mahalnya biaya pendidikan masih merupakan persoalan serius yang dirasakan masyarakat. Pendidikan gratis masih menjadi mimpi bagi masyarakat Sragen. Sekolah-sekolah Negeri yang seharusnya mampu memberikan akses kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas justru melakukan diskrimisasi dengan melakukan pungutan yang sangat memberatkan masyarakat. Tantangan lainnya adalah penyediaan pendidikan murah berkualitas, meningkatkan proporsi sebaran fasilitas pendidikan selaras dengan per-sebaran penduduk, meningkatkan APK-APM terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas, kualifikasi mutu tenaga pendidikan, meningkatkan kualitas lulusan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan.

Kelima, masih tingginya kasus penyakit menular, seperti: DBD, penderita TB Paru BTA(+), dan HIV/AIDS yang merupakan refleksi dari masih rendahnya kesadaran melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Tantangan lainnya ke depan yang harus diwaspadai adalah berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup dan lingkungan, disamping tuntutan akan kualitas pelayanan kesehatan yang makin prima, profesionalisme aparatur kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan perwujudan budaya serta perilaku hidup sehat bagi masyarakat.

Keenam, kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dapat diukur dari kinerja pelayanan publik. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah terkait dengan pelayanan publik adalah semakin meningkatnya tuntutan publik akan sistem manajemen pemerintahan yang menekankan pada kualitas pelayanan, keterbukaan, informasi, pengutamaan hak-hak publik, dan mampu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek, seperti : penyederhanaan perijinan, menghilangkan pungutan tambahan yang tidak ada dasar hukumnya, dan kemudahan dalam mengakses pelayanan perijinan.

Profil Pejabat
Top